MITRA RESMI DJP
Lapor PPh 21 ASN lebih mudah — platform pajak cloud resmi Upload BPMP & BPA2 ke Coretax · eFaktur · e-Bupot PPh 21/26 · e-Filing
BPA2 Coretax PJAP Resmi DJP eFaktur Cloud
PNS · TNI · Polri · Pejabat Negara

🏛️ Kalkulator PPh 21
Pegawai Tetap
ASN · PNS · TNI · Polri 2026

Hitung PPh 21 PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara. Komponen tunjangan istri, anak, beras, struktural. Hasilkan XML BPMP & BPA2 siap upload Coretax DJP.

TER Jan–Nov Rekonsiliasi Desember BPA2 ASN/TNI/PolriNIP/NRP XML Coretax 100% Gratis
2
Mode
TER & Des
A/B/C
Kategori
TER
BPA2
Bukti
Potong
0
Data ke
Server
📥 Download Gratis
Template Excel
Payroll PPh 21 ASN 2026

Template siap pakai — TER Jan–Nov + Desember BPA2, rumus otomatis

📊
Template Excel PPh 21 ASN · BPA2
TER Jan–Nov + Desember
Komponen BPA2: gaji, tunjangan istri/anak/beras
NIP/NRP & pangkat/golongan
Rumus TER Kategori A, B, C otomatis
Sheet rekonsiliasi Desember Ps.17

🔒 Tidak ada spam. Unsubscribe kapan saja.

Terima kasih!
Cek inbox Anda — template sudah dikirim.
Dasar hukum:
PP No. 58 Tahun 2023 PMK No. 168 Tahun 2023 UU HPP No. 7/2021 Coretax DJP 2026

🏛️ Kalkulator PPh 21 ASN / PNS / TNI / Polri

PNS · TNI · Polri · Pejabat Negara · TER Jan–Nov & Desember · BPA2
TER PP 58/2023 BPA2 NIP/NRP XML BPMP · BPA2 100% Gratis · Privasi Terjamin
📅 Pilih Masa Pajak
Pilih masa pajak sebelum mengisi data
Masa Pajak
📅
Jan – Nov
TER Bulanan · PP 58/2023
📆
Desember
Progresif Ps.17 · Rekonsiliasi
Masa Jan–Nov (TER)
Form pengisian sudah disesuaikan ↓
BPA1 TER
🏢
Identitas Pemotong
Data perusahaan untuk BPMP & BPA
👤
Data Pegawai
Identitas dan status PTKP
💰
Penghasilan Bruto Bulan Ini
Komponen gaji dan tunjangan · Pegawai Tetap
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Total Bruto Bulan IniRp 0
PPh Ditanggung Perusahaan (Gross-Up)
Tunjangan PPh dihitung otomatis via iterasi
Rp
🏛️ PNS · TNI · Polri · Pejabat Negara

Kalkulator PPh 21
ASN / PNS / TNI / Polri

Isi identitas bendahara, data ASN lengkap dengan NIP/NRP dan pangkat/golongan, serta komponen tunjangan di panel kiri. Mode TER untuk Jan–Nov, Mode Desember untuk rekonsiliasi BPA2.

PP 58/2023PMK 168/2023 BPA2 ASNNIP/NRP Wajib
📅
Mode TER (Jan–Nov)
Tarif Efektif Rata-rata per PP 58/2023. Formula: PPh = Bruto × TER%

Komponen bruto ASN (BPA2):
Gaji Pokok · Tunj. Istri · Tunj. Anak · Tunj. Perbaikan · Tunj. Struktural/Fungsional · Tunj. Beras · Tunj. Lain-lain
📆
Mode Desember — BPA2
Tarif Progresif Ps.17 (5%–35%) rekonsiliasi akhir tahun.

Menghasilkan BPA2 (A2Bulk) untuk PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara. NIP/NRP dan pangkat/golongan wajib diisi untuk validasi Coretax DJP.
📦
Output — ASN/PNS/TNI/Polri
Detail Perhitungan PDF Excel Rekap Komponen BPA2 XML BPMP Coretax XML BPA2 (A2Bulk) Coretax NIP/NRP & Pangkat/Golongan Bracket Tarif Ps.17 Visual

Apa Itu PPh 21 ASN/PNS/TNI/Polri?

Perhitungan PPh 21 untuk PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara dilakukan oleh bendahara pemerintah. PPh Pasal 21 ASN dipotong atas gaji dan tunjangan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara yang bersumber dari APBN/APBD. Dokumen bukti potong: BPA2 (Formulir A2), format XML A2Bulk — berbeda dari BPA1 karena memuat komponen tunjangan khusus ASN.

🏛️
Yang menggunakan BPA2: PNS pusat & daerah, TNI aktif, Polri aktif, Pejabat Negara (presiden, menteri, anggota DPR/DPD, hakim), dan PPPK yang gajinya dari APBN/APBD. Pemotong adalah bendahara pemerintah.

Komponen Penghasilan Bruto ASN (BPA2)

Komponen BPA2KetentuanPengaruh
Gaji PokokSesuai pangkat/golongan ruang+ Bruto
Tunjangan Istri/Suami10% dari gaji pokok+ Bruto
Tunjangan Anak2% per anak dari gaji pokok, maks 3 anak+ Bruto
Tunjangan Perbaikan PenghasilanTunjangan perbaikan gaji PNS+ Bruto
Tunjangan Struktural/FungsionalTunjangan jabatan eselon atau fungsional+ Bruto
Tunjangan Beras10 kg × Rp9.000/kg per jiwa (ASN + keluarga)+ Bruto
Tunjangan Lain-lain / TukinTunjangan kinerja, tunjangan daerah, dll+ Bruto
Penghasilan Tetap Teratur LainDi luar tunjangan standar+ Bruto
Iuran Pensiun ASN4,75% × (gaji + tunj. istri + tunj. anak)− Pengurang (Des)
Biaya Jabatan5% dari bruto, maks Rp500 rb/bln− Pengurang (Des)
⚠️
BPA2 tidak mendukung Gross-Up. PPh 21 ASN umumnya ditanggung pemerintah (DTP) dari APBN/APBD. Field GrossUpOpt tidak ada di BPA2.

Cara Menghitung PPh 21 ASN Metode TER (Jan–Nov)

PPh 21 = Total Bruto BPA2 Bulanan × Tarif TER%
Kategori TER (A/B/C) ditentukan dari status PTKP · PP 58/2023

Contoh — Bagas Santoso (PNS Gol. III/c, K/1, Kat. B)

🏛️
Bagas Santoso — PNS Gol. III/c, K/1, Kategori TER B
Jabatan Fungsional Ahli Madya · Masa Maret 2026
Gaji PokokRp 3.200.000
Tunjangan Istri (10%)Rp 320.000
Tunjangan Anak (2% × 1 anak)Rp 64.000
Tunjangan FungsionalRp 540.000
Tunjangan BerasRp 90.000
Tunjangan Perbaikan PenghasilanRp 185.000
Total Bruto BPA2Rp 4.399.000
K/1 → Kategori TER BKategori B
Tarif TER (Rp4.399.000, Kat. B)0,5%
PPh 21 Masa MaretRp 21.995

Kategori TER Berdasarkan Status PTKP ASN

PTKPKeteranganBesaran/ThnKat. TER
TK/0Belum kawin, 0 tanggunganRp 54.000.000A
K/0Kawin, 0 tanggunganRp 58.500.000A
K/1Kawin, 1 tanggunganRp 63.000.000B
K/2Kawin, 2 tanggunganRp 67.500.000B
K/3Kawin, 3 tanggunganRp 72.000.000C

Cara Menghitung PPh 21 ASN Masa Desember (Rekonsiliasi)

Neto = Bruto Setahun − Biaya Jabatan − Iuran Pensiun PKP = Neto − PTKP  (dibulatkan ke bawah ribuan) PPh Desember = (PKP × Tarif Ps.17) − PPh Jan–Nov

Contoh — Yuni Kartika (PNS Eselon III, K/2)

📆
Yuni Kartika — PNS Eselon III Gol. IV/a, K/2
Rekonsiliasi Desember 2026 · Bruto setahun Rp128.400.000
Bruto SetahunRp 128.400.000
Biaya Jabatan (maks Rp6 jt/thn)− Rp 6.000.000
Iuran Pensiun (12 × Rp400.000)− Rp 4.800.000
PTKP K/2− Rp 67.500.000
PKP SetahunRp 50.100.000
PPh Setahun (5% × Rp50.100.000)Rp 2.505.000
PPh Jan–Nov dipotong− Rp 2.100.000
PPh 21 Masa DesemberRp 405.000

Contoh — Eko Prasetyo (PNS Pensiun Agustus, Annualized)

🏖️
Eko Prasetyo — PNS Gol. III/b, K/0, Pensiun Agustus
Bekerja Jan–Jul (7 bulan) · Masa terakhir Juli · Neto disetahunkan
Bruto Jan–Jul (7 bulan)Rp 56.000.000
Biaya Jabatan + Iuran Pensiun− Rp 5.460.000
Neto → Disetahunkan (×12/7)Rp 87.154.285
PTKP K/0− Rp 58.500.000
PKP DisetahunkanRp 28.654.285
PPh Proporsional (×7/12)Rp 835.750
PPh Jan–Jun dipotong− Rp 700.000
PPh 21 Masa Terakhir (Juli)Rp 135.750

Cara Upload BPA2 ke Coretax DJP

DokumenFormat XMLKapanField Khusus
BPMPMmPayrollBulkSetiap masa Jan–DesBruto total, tarif TER, PPh
BPA2A2BulkMasa Desember / masa terakhirNIP/NRP, Pangkat, WifeBenefit, ChildBenefit, RiceBenefit
1
Hitung dan download XML
Isi form lengkap termasuk NIP/NRP dan pangkat/golongan → Hitung → download BPMP.xml atau BPA2.xml.
2
Login Coretax sebagai Bendahara
Akses coretaxdjp.pajak.go.id dengan akun DJP Online bendahara instansi.
3
e-Bupot PPh 21/26 → Bulk Upload
Menu Withholding Tax → e-Bupot PPh 21/26 → pilih masa → Import XML → upload BPA2.
4
Setor dan lapor SPT Masa
Setor paling lambat tanggal 10, lapor SPT Masa tanggal 20 bulan berikutnya.
🔑
NIP/NRP wajib diisi di field CounterpartNipNrp untuk validasi Coretax. Field Article21IncomeTax selalu 0 — rekonsiliasi otomatis dari BPMP. Kalkulator ini sudah mengisi dengan benar.
REKOMENDASI MITRA

Sudah Hitung PPh 21?
Lapor ASN Lebih Mudah
dengan Platform Resmi

Upload XML BPMP & BPA2 ke Coretax dan lapor SPT Masa PPh 21 dari platform pajak cloud resmi mitra DJP.

Upload BPMP & BPA2 langsung ke Coretax DJP
e-Bupot PPh 21/26 terintegrasi
PJAP Resmi DJP — terhubung langsung ke sistem DJP
eFaktur, e-Filing, e-Billing dalam satu platform
Fitur Tersedia
📋
e-Bupot PPh 21/26
Upload BPA2 & BPMP
🧾
eFaktur Cloud
Buat & kelola faktur pajak
📤
e-Filing SPT
Lapor SPT Masa & Tahunan
💳
e-Billing
Buat ID Billing & bayar
FAQ

Pertanyaan Umum
PPh 21 ASN/PNS/TNI/Polri

BPA2 digunakan untuk: PNS (Pegawai Negeri Sipil) pusat dan daerah, anggota TNI aktif, anggota Polri aktif, Pejabat Negara (presiden, menteri, anggota DPR/DPD, hakim, dll), dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang gajinya dari APBN/APBD. Yang memotong adalah bendahara pemerintah.
Komponen BPA2 sesuai PMK 168/2023: gaji pokok, tunjangan istri/suami (10% gaji), tunjangan anak (2% × jumlah anak, maks 3), tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan beras, tunjangan lain-lain, dan penghasilan tetap teratur lain. Komponen ini berbeda dari swasta — tidak ada bonus/THR atau natura.
Ya, tunjangan kinerja yang bersifat tetap dan teratur masuk komponen bruto dan dikenakan PPh 21. Masukkan ke field 'Tunjangan Lain-lain' atau 'Penghasilan Tetap Teratur Lain' di kalkulator. Jika tukin tidak teratur (tergantung kinerja/absensi), tetap masuk bruto di bulan diterima.
PPh 21 PNS/TNI/Polri umumnya ditanggung pemerintah (DTP — Ditanggung Pemerintah) dari APBN/APBD. Namun BPA2 tidak memiliki field GrossUpOpt seperti BPA1 swasta. Untuk ASN dengan tunjangan yang bersumber dari non-APBN/APBD, PPh mungkin dipotong langsung. Konsultasikan dengan bendahara instansi masing-masing.
Bendahara pemerintah mengupload: (1) BPMP (MmPayrollBulk) setiap masa bulanan via menu e-Bupot PPh 21/26 → Bulk Upload, (2) BPA2 (A2Bulk) di masa Desember. NIP/NRP wajib diisi untuk validasi. Login dengan akun DJP Online bendahara di coretaxdjp.pajak.go.id. Penyetoran paling lambat tanggal 10, pelaporan tanggal 20.
PNS pensiun di bulan Agustus: masa pajak terakhirnya Agustus. Pilih StatusBP = Annualized, isi Jumlah Bulan = 8. PKP dihitung dari neto yang disetahunkan (×12/8), PPh setahun diproporsikan (×8/12). Hasil bisa lebih bayar — kelebihan dikembalikan ke pegawai bersamaan dengan BPA2.
PPPK umumnya menggunakan BPA2 jika gajinya bersumber dari APBN/APBD dan menerima tunjangan ASN standar (istri, anak, beras, dll). Jika komponen penghasilannya lebih mirip swasta (tidak ada tunjangan ASN), bisa menggunakan BPA1. Konsultasikan dengan KPP atau BKN setempat untuk kepastian status.
📥 Download Gratis

Template Excel
PPh 21 ASN 2026

Template payroll PPh 21 PNS, TNI, Polri — TER Jan–Nov & Desember BPA2.

Terima kasih!
Template sudah dikirim ke email Anda.

🔒 Tidak ada spam. Unsubscribe kapan saja.

Lapor PPh 21 ASN — BPA2 & BPMP Coretax Platform pajak cloud PJAP Resmi DJP · eFaktur · e-Bupot PPh 21/26 · e-Filing · e-Billing